PLN Bersama Komisi XII DPR RI Percepat Pemerataan Akses Listrik Desa di Sumatera Selatan dan Jambi

by -334 Views

Palembang, 20 November 2026 – PT PLN (Persero) bersama Komisi XII DPR RI memperkuat sinergi untuk mempercepat pemerataan akses listrik dan meningkatkan keandalan pasokan energi hingga ke wilayah perdesaan. Komitmen tersebut mengemuka dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 yang berlangsung di Auditorium Iconplus Regional SBS, Palembang, Jumat (20/11).

Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari percepatan Program Listrik Desa (Lisdes), penyaluran Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal, hingga peningkatan kualitas infrastruktur jaringan distribusi. Upaya ini menjadi bagian dari dukungan terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mendorong pembangunan dari desa dan memperluas pemerataan ekonomi.

Kunjungan kerja dipimpin Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, bersama anggota Komisi XII DPR RI. Turut hadir Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan Hendriansyah, S.T., M.Si., yang mewakili Gubernur Sumatera Selatan; Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Wanhar, yang mewakili Direktur Jenderal Ketenagalistrikan; Direktur Operasi Pembangkit Gas PLN Indonesia Power Daniel Eliawardhana; serta General Manager PLN UID Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (S2JB), Diksi Erfani Umar.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi XII DPR RI menekankan pentingnya percepatan tindak lanjut usulan Program Listrik Desa dan BPBL, khususnya di wilayah Sumatera Selatan dan Jambi. Selain perluasan jaringan listrik konvensional, pembahasan juga mencakup pemanfaatan PLTS komunal sebagai alternatif penyediaan listrik bagi desa-desa yang secara geografis sulit dijangkau jaringan listrik. Aspek keandalan infrastruktur distribusi, termasuk perbaikan gardu dan jaringan, serta kesiapan pasokan listrik untuk mendukung pertumbuhan sektor industri turut menjadi perhatian.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menyampaikan bahwa percepatan elektrifikasi desa perlu menjadi perhatian bersama agar masyarakat di wilayah yang belum terjangkau listrik dapat segera menikmati akses energi yang memadai. Menurutnya, pemanfaatan energi terbarukan melalui PLTS komunal juga perlu dipertimbangkan sebagai solusi bagi wilayah dengan keterbatasan akses jaringan.

“Kami mendorong agar usulan listrik desa dan bantuan pemasangan sambungan listrik segera ditindaklanjuti. Untuk desa yang sulit dijangkau jaringan, PLTS komunal layak dikaji. Semakin cepat warga mendapat akses listrik yang andal, semakin besar peluang mereka untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan,” ungkap Sugeng.

Dari sisi kebijakan, Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Wanhar, menjelaskan bahwa pemerataan akses listrik nasional dipantau melalui dua indikator, yakni rasio desa berlistrik dan rasio elektrifikasi rumah tangga. Untuk mempercepat realisasi program, Kementerian ESDM merencanakan forum sinkronisasi Program Listrik Desa pada 1–3 Desember 2026 guna menyelaraskan usulan pemerintah daerah dengan rencana pelaksanaan di lapangan.

Ia juga menekankan pentingnya kesiapan aspek administrasi dan perizinan, khususnya untuk pengembangan PLTS komunal, agar tahapan pembangunan dapat berjalan sesuai ketentuan dan target yang telah direncanakan.

“Kami menyiapkan forum sinkronisasi Program Listrik Desa pada 1–3 Desember untuk menyelaraskan usulan daerah dengan rencana pelaksanaan. Untuk desa yang diusulkan mendapat PLTS komunal, kesiapan perizinan perlu diperhatikan sejak awal agar pembangunan bisa berjalan sesuai rencana,” jelas Wanhar.

Sementara itu, mewakili Gubernur Sumatera Selatan, Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan Hendriansyah menyampaikan bahwa berdasarkan data Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, masih terdapat 21 desa yang memerlukan akses listrik. Pemerintah Provinsi telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota melalui penyampaian surat untuk menghimpun usulan lokasi yang menjadi prioritas Program Listrik Desa.

Selain perluasan akses, Hendriansyah juga menyoroti pentingnya kesesuaian standar teknis pembangunan jaringan listrik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal tersebut diperlukan untuk memastikan infrastruktur yang dibangun memenuhi standar teknis ketenagalistrikan sehingga kualitas dan keandalan layanan kepada masyarakat dapat terjaga.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, General Manager PLN UID S2JB, Diksi Erfani Umar, menegaskan komitmen PLN untuk mempercepat tindak lanjut program elektrifikasi desa, termasuk melalui penyaluran BPBL dan pembangunan jaringan listrik di wilayah yang belum terjangkau. Ia menyampaikan bahwa PLN segera menindaklanjuti penetapan penerima BPBL yang baru diterbitkan. Sementara itu, pembangunan jaringan listrik desa di dua lokasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan saat ini tengah berjalan.

Selain memperluas jaringan, PLN juga melakukan langkah peningkatan kualitas infrastruktur distribusi melalui pemeriksaan kondisi tiang listrik di sejumlah lokasi untuk mengidentifikasi kebutuhan penggantian. PLN turut menyiapkan transformator dengan kapasitas yang sesuai guna mendukung perbaikan kualitas tegangan dan menjaga keandalan pasokan listrik bagi pelanggan.

“PLN segera menindaklanjuti penetapan penerima Bantuan Pasang Baru Listrik yang baru diterbitkan. Pembangunan jaringan di dua lokasi di OKU Selatan juga sedang berjalan. Kami berkomitmen agar semakin banyak keluarga di desa dapat menikmati akses listrik yang andal untuk mendukung aktivitas belajar, menjalankan usaha, hingga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini merupakan bagian dari kontribusi PLN dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pembangunan yang lebih merata,” terang Diksi.

Terkait rencana pengembangan PLTS komunal di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), PLN juga akan mengupayakan agar proses penyusunan studi kelayakan dapat berjalan beriringan dengan pengurusan sertifikat lahan. Langkah ini diharapkan dapat mendukung percepatan tahapan persiapan pembangunan sekaligus memastikan kesiapan aspek teknis dan administrasi sebelum program direalisasikan.

Melalui sinergi antara PLN, Komisi XII DPR RI, Kementerian ESDM, dan pemerintah daerah, percepatan elektrifikasi desa diharapkan dapat berjalan lebih terarah dan menjangkau masyarakat yang masih membutuhkan akses listrik. Tidak hanya menghadirkan penerangan, pemerataan listrik juga menjadi fondasi penting dalam meningkatkan produktivitas, memperluas peluang ekonomi, mendukung pendidikan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

PLN terus berkomitmen menghadirkan layanan kelistrikan yang merata, andal, dan berkelanjutan sebagai bagian dari kontribusi perusahaan dalam mendukung pembangunan nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat hingga ke pelosok negeri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No More Posts Available.

No more pages to load.