Palembang – Sengketa Pemilihan Umum (Pemilu) Calon Legislatif (Caleg) antara Caleg Partai Persatuan Pembangunan dengan Andri Adam SH MH dari Partai Nasdem dapil II Palembang masih berlanjut di Bawaslu Kota Palembang.
Hal ini terlihat saat Andri Adam SH MH didampingi kuasa hukumnya dari Pengurus Wilayah Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Selatan (BPPH Sumsel) menghadiri undangan Bawaslu Kota Palembang untuk memberikan keterangan klarifikasi terkait dengan Laporan Nomor: 005/Reg/LP/PL/Kota/06.01/111/2024, Selasa 2 April 2024.
Terkait permasalahan tersebut, Ketua tim hukum BPPH Sumsel H Yopie Bharata SH mengaskan bahwa pihaknya sengaja mendatangi Bawaslu Kota Palembang atas undangan yang diterima. Namun, pihaknya sangat keberatan jika Andri Adam SH MH dianggap sengaja melakukan tindak pidana penggelembungan suara.
“Sebagai terlapor (Andri Adam Nasution SH MH) kami keberatan karena tidak mungkin dengan sengaja melakukan tindak pidana penggelembungan suara, tuduhan tersebut adalah kabur dan tidak memiliki dasar hukum,” tegas H Yopie Bharata SH.
H Yopie Bharata SH menambahkan jika phaknya juga menerima surat kuasa khusus dari organisasi Pemuda Pancasila untuk mendampingi Andri Adam SH MH.
Disamping itu, perwakilan dari Bawaslu Kota Palembang, Muslim saat diwawancari awak media enggan berbicara banyak. “ada proses selanjutnya, hasilnya (sekarang) belum ada,” katanya.
Untuk diketahui, dalam permasalahan ini Andi Adam SH MH didampingi kuasa humumlnya dari BPPH Sumsel diketuai oleh H Yopie Bharata SH dan anggota tim yakni Irfan Situmorang SH, Muhammad Ibrahim SH MH, Ahhiar Afriadi SH, Ristian SH dan Rendy Agustian SH.
Sebelumnya diketahui, terkait permasalahan ini Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah memutuskan terdapat kesalahan hanya sebatas administrasi sehingga diberikanlah berupa sanksi. Namun, Bawaslu Provinsi tidak menemukan adanya dugaan penggelembungan suara.
