Palembang, Karismanews.com – Proyek pembangunan toilet individual di Kecamatan Gandus, Kota Palembang diduga tidak sesuai spesifikasi dan terkesan asal jadi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, proyek Pembangunan Toilet Individual Kecamatan Gandus ini menggunakan APBD Kota Palembang TA 2024 dengan nilai Rp1.049.062 dilaksanakan oleh Cv Bamulih Jaya selama 150 hari kalender.
Namun pekerjaan tersebut diduga masih banyak yang perlu diperbaiki lantaran sampai saat ini toilet tersebut tidak bisa digunakan secara maksimal.
Bahkan, saat air sungai meluap saptictank toilet tersebut juga ikut naik ke permukaan. Hal ini membuktikan jika septictank tersebut tidak ada pengikat ke pondasi.
Selain itu, juga terlihat plafon yang sudah rusak dan juga pemasangan keramik yang cukup memprihatinkan. Tim media ini pun sempat menyambangi lokasi.
Saat berada dilokasi, salah satu warga sempat mengatakan jika sampai saat ini banyak penerima bantuan toilet itu tidak dapat menggunakan sebagaimana mestinya.
“Mungkin ada yang bisa digunakan tapu aroma yang tidak sedap itu keluar pak, jadi kami bingung dan belum ada sosialisasi tata cara penggunaannya,” kata warga setempat.
Bahkan, seorang ibu rumah tangga berteriak. “Laporkela pak,” kata warga.
Permasalahan tersebut pun mendapat perhatian dari LSM Pemerhati Situasi Terkini (PST) Dian HS.
“Jadi proyek itu membuat septictank, kami juga telah menerima laporan dari masyarakat bahkan ada sebagian yang belum bisa digunakan sebagaimana fungsi dari septictank itu sendiri,” katanya Jumat 28 Februari 2025.
Menurut Dian, pada proyek tersebut yang mendapatkan bantuan ada rumah dua lantai ada yang tidak. Namun, yang rumah biasa itu diduga cerucuk yang digunakan menggunakan kayu gelam kecil dan keramik yang dipasangkan juga diduga tidak kuat sehingga mengalami kerusakan.
Bahkan, Dian membeberkan bahwa pembangunan tersebut merupakan usulan dari Mendagri dengan tujuan untuk membantu masyarakat. Namun, melihat hal itu tentu berbanding terbalik dengan niat baik Mendagri.
“Jadi sebagian besar manfaat dari bantuan tersebut belum bisa dinikmati oleh warga. Selain itu juga sampai selesai pembangunan belum ada sosialiasi cara pemanfaatan bantuan tersebut sebagaimana mestinya,” jelasnya.
Adanya permasalahan tersebut, sebagai penggiat anti korupsi PST dalam waktu dekat akan menyampaikan laporan ke Kejati Sumsel dan meminta kepada BPK RI untuk melakukan audit.
