PRABUMULIH, Karismanews.com – Watch Relation of Corruption (WRC) Prabumulih, kembali mengeluarkan peringatan keras kepada DPRD Kota Prabumulih, terkait hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah.
Koordinator WRC Unit Prabumulih, Pebrianto menegaskan bahwa DPRD tidak boleh tutup mata, karena tindak lanjut dari temuan BPK merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Kota Prabumulih dan DPRD.
Pebri menyebut, hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota tahun 2020–2024 harus segera ditindaklanjuti.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, DPRD memiliki kewajiban mengawasi serta mendorong pemerintah untuk menuntaskan temuan tersebut.
“DPRD jangan hanya jadi penonton. Mereka punya kewenangan dan kewajiban moral untuk memastikan setiap temuan BPK ditindaklanjuti. Kalau diam saja, artinya mereka turut membiarkan dugaan penyimpangan itu terus terjadi,” tegas Pebrianto.
WRC juga memperingatkan bahwa ketidakseriusan DPRD dalam menindaklanjuti temuan BPK, bisa dianggap bentuk pembiaran terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran.
“Kami tidak ingin DPRD hanya hadir sebagai simbol, sementara pengawasan mandek. Jangan sampai rakyat menilai DPRD hanya duduk nyaman tanpa fungsi kontrol yang nyata,” tambahnya.
Lebih lanjut, WRC mendesak DPRD segera menggelar rapat khusus untuk membahas hasil pemantauan tindak lanjut BPK. Hal ini dinilai penting agar publik mengetahui sejauh mana progres penanganan temuan yang selama ini menjadi sorotan.
Menurut WRC, masyarakat berhak tahu siapa saja yang bertanggung jawab atas temuan tersebut, dan sejauh mana langkah yang sudah diambil untuk menyelesaikannya. “Keterbukaan informasi adalah kunci. DPRD harus berani berdiri di depan rakyat, bukan malah menghindar,” pungkasnya.
