Jakarta, Karismanews.com – Himpunan Aktivisme Muda Sumatera Selatan (HAMASS), menggelar aksi demonstrasi di depan gedung KPK RI terkait dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana BOK Puskesmas dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan ilir.
Menurut Ketua Umum HAMASS Rahmat Hidayat SE, berdasarkan informasi serta data yang dimiliki, bahwa dana tersebut diduga kuat ada pemotongan 30-40 persen.
“Hal itu pun dibocorkan oleh salah satu Puskesmas yang ada jika pemotongan dana BOK memang sudah berlangsung lama,” kata Rahmat kepada media ini.
Tak hanya itu, dijelaskan bahwa kebiasaan pemotongan dana BOK diduga kuat telah menjadi tradisi. Dimana Oknum Kepala Puskesmas meminta kepada bendahara untuk menyetorkan sejumlah uang senilai 30 persen dari pagu BOK.
Selanjutnya uang itu kemudian diserahkan dan disetorkan kepada Kepala Puskesmas dengan dalih akan disetorkan kembali kepada oknum di dinas kesehatan sebagai upeti penyelenggara program.
“Bahkan adanya dugaan pemotongan dan setoran dana BOK itu sempat mencuat di medsos dan viral yang diunggah oleh akun “AD” di media Facebook grup Berita Viral Ogan Ilir,” jelasnya.
Dimana akun tersebut mempertanyakan kebenaran jika ada staf puskesmas yang di chat via WhatsApp satu persatu, diminta untuk menyetorkan dana BOK sebesar 30 persen.
Postingan itu pun ditanggapi oleh sejumlah nitizen yang juga membenarkan jika potongan itu memang benar yang besarannya tidak hanya 30 persen melainkan 40 persen.
Selain itu, di kolom komentar juga nitizen meminta agar aparat penegak hukum memeriksa oknum Kepala Puskesmas ( Kapus) Tebing Gerinting, Paya Kabung, Inderalaya dan Timbangan 32. Karena menurutnya sudah bukan rahasia umum lagi telah melakukan dugaan korupsi salah satunya dana BOK tersebut.
Mirisnya lagi aksi setoran fee dana BOK itu juga sempat dibahas di dalam sebuah grup akun whatsapp salah satu puskesmas yang ada, yang isinya mengingatkan anggota grup akan setoran dana BOK yang dimaksud.
Atas permasalahan tersebut, sebagai kontrol sosial HAMASS menggelar aksi unjuk rasa di halaman gedung KPK RI, dengan membawa sejumlah tuntutan diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Mendukung KPK RI untuk menurunkan tim ke Kabupaten Ogan Ilir, Sumsel.
2. Meminta KPK RI untuk menelusuri dugaan pemotongan pencairan pagu BOK 30-40% oleh puskesmas dan dugaan setoran ke Dinas Kesehatan Kab. Ogan ilir, Sumsel setiap pencairan.
3. Meminta KPK RI untuk memeriksa Kepala Dinas Kesehatan dan seluruh Kepala Puskesmas se Kabupaten Ogan Ilir, Sumsel.
“KPK RI harus turun ke Kabupaten Ogan Ilir, ini menjadi pintu awal bagi KPK untuk mengungkap berbagai kasus dugaan KKN di Ogan Ilir. Bahwa kejadian seperti ini sudah berlangsung cukup lama,” tegasnya.
Hingga berita diturunkan, redaksi ini belum mendapat keterangan dari Dinas Kesehatan Ogan Ilir terkait dugaan tersebut.
