Palembang, Karismanews.com – Terkait viralnya permasalahan yang ada di Lapas Kelas II A Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir atas dugaan pesta Narkoba, Organisasi Garda Prabowo DKD Sumsel melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Sumatera Selatan, Jumat 22 Nopember 2024.
Ketua Investigasi Garda Prabowo DKD Sumsel Feri Yandi mengatakan bahwa, permasalahan yang ada di dalam lapas sebenarnya perlu perhatian yang sangat serius. Pasalnya, kejadian yang ada di dalam lapas bukan hanya di Lapas Tanjung Raja saja.
Sejatinya, Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia.
Menurutnya, Lapas bukan lagi merupakan sebuah penjara untuk menghukum para terpidana yang ada di republik ini melainkan adalah wadah untuk merubah seorang napi agar menjadi pribadi yang lebih baik setelahnya. Lapas yang seharusnya menjadi tempat untuk membina para terpidana sehingga menjadi insan yang lebih baik lagi, malah menjadi tempat untuk mengais keuntungan secara pribadi maupun berkelompok oleh oknum-oknum pegawai lapas dengan menekan para terpidana dan keluarga.
Berkaca dari kejadian yang viral baru-baru ini di Lapas Kelas IIA Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir, berbagai statement yang muncul kepermukaan mulai dari statement ex pegawai Lapas, Kalapas Tanjung Raja dan sampai Kadiv pas kemenkumHAM Sumsel juga memberikan statement di sejumlah media yang sepertinya berlomba-lomba mencari pembenaran terkait aktivitas terselubung di dalam lapas kelas IIA tanjung raja, sehingga membangun opini-opini miring di masyarakat akan integritas sebuah lembaga pemasyarakatan.
“Kami menilai bahwa kejadian-kejadian ini bukan menjadi rahasia umum lagi dan kuat dugaan tidak hanya terjadi di Lapas kelas IIA tanjung raja saja, namun tidak menutup kemungkinan juga terjadi di sejumlah Lapas-Lapas yang ada di sumsel. Kami meminta untuk dilakukan sidak ke seluruh lapas dan copot atau ganti Kadiv Pas,” ujarnya.
Selain itu Feri menyebut, setiap para keluarga yang ingin membesuk para napi diduga harus dibebankan dengan biaya besuk yang sangat mahal.
“Harga makanan yang ada di koperasi didalam lapas diduga sangat tinggi, diduga bebasnya para napi menggunakan HP/handphone dari dalam lapas yang akibatnya memudahkan peredaran narkotika dari dalam lapas itu sendiri. Makanan yang disediakan oleh lapas diduga seringkali tidak memenuhi kriteria makanan yang bergizi seperti tidak memiliki rasa kemanusiaan dalam menyediakan makanan mereka sehingga timbul lah praktik-praktik pungli untuk mendapatkan makanan yang bergizi ini,” ujarnya.
Oleh sebab itu kata Feri, sesuai araahan Ketua Umum Garda Prabowo H Fauka Noor Farid melalui Ketua DKD Sumsel H Bana Djuni pihaknya akan konsisten memantau semua perkembangan permasalahan ditengah-tengah masyarakat.
Menyambut aksi tersebut, Humas Kantor Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Sumatera Selatan Hamsir jika permasalahan yang ada di Lapas Tanjung Raja terus berproses.
“Instruksi dari Menteri kami mencopot Kalapas dan Ka Plp dan proses selanjutnya tim dari Kementerian dan Wilayah sedang berproses. Kami saat ini belum bisa menyampailam secara detil karena masih dalam proses,” ujarnya.
Hamsir juga menyampaikan apresiasi kepada Garda Prabowo Sumsel yang telah menyuarakan aspirasinya. Dia juga meminta agar semua pihak memantau segala bentuk kegiatan di lapas.
“Tolong bantu kami pantau kegiatan di lapas bila ada kejadian laporkan dan sampaikan kepada kami. Kamj juga mohon bantuan dari rekan media maupun organisasi lainnya terkait pembinaan di lapas,” tuturnya.
Hamsir juga menyebut, kurangnya jumlah pegawai dilingkungan Kanwil Sumsel juga salah satu penyebab terbatasnya pemantauan. Sementara terkait permaslahan di Lapas Tanjung Raja Ogan Ilir, Kadiv Pas juga turut diperiksa.
“Untuk proses yg sekarang masih berjalan. Jumlah pegawai kami terbatas untuk memantau 20 lapas dan jaraknya ada yang 9 jam makanya kami terimakasih kepada rekan-rekan dalam melakukan pengawasan di rutan. Untuk Kadiv pas turut diperiksa,” tukasnya.
