Palembang – Mengawal perkara dugaan Korupsi pengelolaan dana hibah biaya pengganti pengelolaan darah di Palang Merah indonesia (PMI) Kota Palembang tahun 2020 – 2023, Gabungan Penggiat Annti Korupsi Sumsel (GPAKS) menggelar aksi demonstrasi di Kejari Palembang, Selasa 25 Maret 2025.
Diketahui, GPAKS ini merupakan gabungan dari Garda Prabowo DKD Sumsel, SIRA, LPK-N dan PST. Aksi damai ini dilakukan sebagai bentuk dukungan kepada Kejari Palembang yang tengah memproses kasus PMI kota Palembang.
“Kami meminta agar secepatnya ada penetapan tersangka dan naik ke tahap persidangan. Sebab berdasarkan pernyataan dari Kajari Palembang di sejumlah awak media beberapa waktu yang lalu bahwa Tim Pidsus Kejari Palembang telah mengantongi modus dan penghitungan kasar nilai kerugian Negara dalam kasus korupsi PMI Kota Palembang ini,” kata Feri Yandi selaku Ketua Umum LPK-N.
Disamping itu, Direktur Eksekutif SIRA Rahmat Sandi Iqbal menambahkan, bahwa sejumlah saksi-saksi dalam permasalahan inj telah diperiksa termasuk hari ini merupakan jadwal pemanggilan ulang kedua terhadap “FA” selaku Ketua PMI Kota Palembang tahun anggaran 2019-2024, dan suaminya “DS” yang menjabat sebagai Kabag Administrasi dan Umum pada Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Kota Palembang.
“Oleh sebab itu, sebagai bentuk dukungan dari kami para penggiat anti korupsi kepada Kajari Palembang bersama Tim Pidsusnya agar tidak takut terhadap intervensi apapun sehingga dalam menangani kasus ini dapat bekerja secara profesional dan tidak pandang bulu dan secepatnya ada penetapan tersangka.
Namun demikian, mereka juga mengingatkan agar Kejari Palembang tidak hanya fokus dalam menuntaskan kasus PMI saja melainkan juga mengungkap aktor intelektual pada permasalahan di PT SAI dan Dinas PMD Sumsel yang sudah lama naik ke tahap penyidikan.
Demi terciptanya tata kelolah yang bersih dari tindak pidana korupsi, mereka akan terus memantau setiap perkembangan kasus korupsi di Sumsel khususnya di Kota Palembang.
