SEKAYU – Seorang wanita lanjut usia, Nurhayati (74), meminta kepastian hukum dan kejelasan atas lahan yang telah dikelola keluarganya selama puluhan tahun di kawasan Sungai Injab, Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin. Lahan tersebut kini diduga diklaim oleh pihak lain.
Berdasarkan keterangan keluarga, lahan tersebut awalnya dikuasai dan dikelola oleh suami Nurhayati bersama dirinya sejak sekitar 35 tahun lalu. Setelah itu, pengelolaan diteruskan oleh anak-anak mereka hingga saat ini.
Selama puluhan tahun, keluarga Nurhayati telah memanfaatkan lahan tersebut untuk berbagai kegiatan perkebunan dan usaha, mulai dari kebun karet, penanaman dan penebangan pohon tembesu untuk usaha kayu, hingga perkebunan kelapa sawit. Sejumlah tanaman dan kebun yang menjadi bukti pengelolaan keluarga masih dapat ditemukan di lokasi hingga saat ini.
Namun, persoalan mulai muncul pada awal tahun 2026. Sejumlah pihak yang mengklaim memiliki hak atas tanah tersebut memasang plang klaim di kawasan lahan keluarga Nurhayati.
Pihak keluarga Nurhayati mempertanyakan dasar klaim tersebut. Pasalnya, berdasarkan dokumen jual beli yang digunakan pihak pengklaim, lokasi tanah yang disebutkan berada di kawasan sekitar Danau Ulak Lia dan Rawa Sungai Tebakang, sementara lahan keluarga Nurhayati berada di sekitar Sungai Injab dan Danau Lintah.
Perbedaan lokasi dan batas tersebut kemudian menjadi pokok persoalan yang dibahas dalam beberapa kali pertemuan dengan pemerintah setempat.
Musyawarah Kecamatan 5 Mei 2026 Sepakat Selesaikan Persoalan
Pada 5 Mei 2026, kedua belah pihak telah mengikuti musyawarah di tingkat Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin.
Musyawarah tersebut menghasilkan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 100/04/POM.SKY/V/2026.
Dalam berita acara tersebut, secara garis besar kedua belah pihak menyepakati bahwa persoalan telah diselesaikan melalui musyawarah dan masing-masing pihak akan memasang patok sesuai batas tanahnya.
Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh 16 orang, termasuk kedua belah pihak yang bersengketa, warga yang mengetahui batas-batas tanah, serta pihak kecamatan.
Akan tetapi, polemik kembali mencuat pada Agustus 2026. Pihak yang mengklaim lahan tersebut kemudian melibatkan LKBH Muba sebagai kuasa hukum untuk mempermasalahkan hasil musyawarah tingkat kecamatan dan mempersoalkan berita acara tertanggal 5 Mei 2026.
Kondisi tersebut membuat keluarga Nurhayati kembali mempertanyakan kepastian hukum atas lahan yang selama puluhan tahun telah mereka kelola.
Dinas Pertanahan Turun Langsung Lakukan Pemeriksaan
Persoalan ini kemudian berlanjut ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Musi Banyuasin.
Pada 15 Oktober 2026, dilaksanakan rapat yang membahas permasalahan kedua belah pihak. Dalam hasil notulen rapat tersebut, diputuskan bahwa instansi terkait akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan terhadap lokasi tanah yang dipermasalahkan.
Selanjutnya, pada 22 Oktober 2026, tim melakukan pemeriksaan lapangan dan pemetaan lokasi tanah. Kegiatan tersebut disaksikan oleh kedua belah pihak, pihak kelurahan, kecamatan, serta Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.
Pemeriksaan tersebut kemudian menjadi dasar pembahasan lanjutan dalam rapat pada 10 November 2026.
Dalam rapat tersebut, secara garis besar terungkap bahwa kedua berkas tanah yang dipersoalkan tidak memiliki kesesuaian terhadap batas-batas objek tanah.
Berdasarkan hasil pembahasan, lahan yang diklaim pihak lain berada di kawasan Rawa Sungai Tebakang, sedangkan lahan milik keluarga Nurhayati berada di kawasan Sungai Injab.
Perbedaan letak dan batas tersebut menjadi poin penting yang perlu diperjelas agar tidak terjadi kekeliruan dalam menentukan objek tanah yang sebenarnya.
Keluarga Nurhayati Pertanyakan Dasar Pemasangan Plang
Meski telah melalui musyawarah di tingkat kecamatan serta pemeriksaan dan pemetaan bersama instansi terkait, pihak keluarga Nurhayati menyatakan bahwa plang klaim masih tetap dipasang di atas lahan yang selama ini mereka kelola.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai dasar pemasangan plang tersebut, terlebih setelah adanya pemeriksaan lapangan dan pembahasan resmi di tingkat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.
Keluarga Nurhayati berharap seluruh pihak dapat menghormati proses penyelesaian yang telah ditempuh melalui pemerintah serta tidak melakukan tindakan sepihak yang berpotensi memperkeruh keadaan.
Mereka juga meminta agar pemerintah daerah, khususnya instansi pertanahan, memberikan kejelasan dan kepastian mengenai letak serta batas masing-masing objek tanah berdasarkan dokumen dan hasil pemeriksaan lapangan.
Bagi keluarga Nurhayati, persoalan ini bukan sekadar masalah tanah, melainkan menyangkut hak atas lahan yang telah mereka rawat, kelola, dan manfaatkan selama kurang lebih 35 tahun.
Kini, keluarga berharap keadilan dapat ditegakkan dan tidak ada pihak yang dirugikan akibat klaim tanah yang diduga tidak sesuai dengan letak objek sebenarnya.
##Merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik. Jika terdapat kekeliruan Redaksi menerima hak jawab dan hak koreksi.
